Jakarta: Sinar matahari memberikan manfaat bagi kesehatan.

JAKARTA – ‎Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten se-Indonesia, di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (31/3).

Menteri DPDTT, Marwan Jafar, menjelaskan rapat koordinasi digelar guna memersatukan persepsi dan memperkuat komunikasi dengan sejumlah pihak pihak terkait penyaluran dana desa yang rencananya akan dicairkan April mendatang.

"Ini salah satu upaya kita menyinergikan semua pihak yang terlibat dalam penyaluran dana desa mulai dari gubernur, bupati dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) di kedua tingkatan tersebut. Kita undang semua agar satu persepsi soal penyaluran dan pemanfaatan dana desa nanti," ujarnya Marwan, Senin (30/3).

Di acara ini nantinya juga diisi launching rekrutmen tenaga pendamping desa yang akan bertugas membantu para kepala desa mengelola dana desa.

"Besok kita akan launch, sebagai tanda mulai dibukanya rekrutmen pendamping desa. Ini bukti bahwa kami dengan sangat terbuka mengumumkan terkait rekrutmen calon-calon pendamping desa," ujarnya.

Rencananya akan direkrut 16 ribu orang tenaga pendamping desa. Antara lain terdiri dari pendamping teknis pendampingan, pendamping teknis infrastruktur, dan pendamping teknis keuangan.

"Selain itu juga diperlukan pendamping teknis perguliran dan pengembangan usaha, asisten pendamping teknis pemberdayaan, pendamping desa pemberdayaan, dan pendamping desa infrastuktur," ujarnya.

Sebelumnya Marwan mengatakan, kriteria pendamping desa yang ditetapkan antara lain harus berijazah S1, serta berpengalaman dalam hal pelatihan. “Kalau ada beberapa mantan pendamping (PNPM) yang punya prestasi bagus akan kita ambil. Tapi tetap harus melalui proses tes seleksi,” ujar Marwan.

Dokumen yang beredar di kalangan wartawan, tenaga pendamping desa agar mendapat honor Rp 4 juta per bulan. Untuk tenaga pendamping teknis di tingkat kecamatan Rp 6 juta per bulan, sedang di tingkat kabupaten/kota Rp 9 juta per bulan.

Sedang untuk tingkat provinsi yang disebut sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, honornya Rp 10 juta per bulan, dan tingkat nasional Rp 15 juta per bulan. [jpnn]

Dalam beberapa bulan terakhir, pandangan publik Indonesia terhadap layak tidaknya penerapan hukuman mati terus saja diputar-balikkan oleh berbagai opini para pihak, baik itu Pejabat Pemerintah, Pengamat dan para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Banyak yang mendukung dan ada pula yang getol menentang keputusan Pemberlakuan kembali Hukuman Mati di Indonesia setelah di masa Pemerintahan SBY sempat dilakukan Moratorium (Jeda).

Saking antusiasnya masyarakat digiring ke isu tersebut sehingga banyak kasus-kasus lain yang seyogyanya tidak kalah penting justru terlewatkan, sebut saja kasus KPK vs POLRI, Hutang RI yang disinyalir kian meningkat, sampai masalah BBM yang naik turun seperti tangga nada.

Jika para Pejabat Pemerintah, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif rata-rata mendukung upaya eksekusi mati terhadap para terpidana kasus narkoba yang sudah divonis hukuman mati oleh majelis hakim, namun tidak sama halnya dengan para pegiat (aktivis) HAM, mereka secara tegas menolaknya, bahkan ada yang melakukan protes dengan berdemo.

Kelompok yang kontra terhadap keputusan ini beralasan bahwa hukuman mati kejam dan tidak berperikemanusian, mengesampingkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak ada yang berhak memutuskan hidup-mati manusia kecuali Tuhan.

Namun para aktivis yang notabene adalah Warga Negara Indonesia itu seperti tidak punya empati terhadap nasib anak bangsa mereka sendiri yang saban tahun ribuan orang meregang nyawa akibat mengkonsumsi narkoba, sehingga kesannya nyawa beberapa orang penjahat tersebut lebih berharaga dimata mereka.

Lalu apa kira-kira yang menyebabkan para aktivis tersebut cenderung konsen terhadap kasus ini, apa mereka kekurangan kasus pelanggaran HAM di Indonesia atau karena ada pesanan? Sebenarnya masih banyak kasus-kasus lain yang memerlukan perhatian mereka, misalnya kasus kematian Munir KontraS, Pelanggaran HAM di Aceh hingga Papua dan banyak kasus pelanggaran HAM lainnya yang sudah menguap.

Desakan para aktivis HAM tersebut agar Pemerintah RI membatalkan hukuman mati terhadap para terpidana mati yang didominasi Warga Negara Asing (WNA) itu seakan seirama dengan dikte yang dilakukan oleh Negara-negara luar yang warganya terancam dihukum serta PBB, hal tersebut semakin menegaskan bahwa suara-suara sumbang di dalam negeri seperti "TOA" yang sumbernya berasal dari luar negeri sana.

Ntah mengapa para aktivis kita jadi ikut-ikutan latah, padahal negara-negara Barat yang suka menyorot Indonesia tersebut diam-diam sebenarnya juga masih memberlakukan hukuman mati di negaranya dan kebijakan mereka itu relatif sepi dari kritikan para pegiat HAM. Apakah ini yang disebut standar ganda?

Bila anda tertarik ingin mengetahui lebih jauh terhadap perbandingan pelaksanaan hukuman mati di negara maju (yang konon sudah tidak lagi melaksanakan hukuman mati) dengan Indonesia, mungkin tulisan berikut bisa menjawab rasa penasaran anda...BACA DISINI...!!!

Untuk mendukung gerakan generasi qur’ani, Baitul Mal Aceh (BMA) tahun ini meluncurkan Program Beasiswa Berkelanjutan Tahfidz al-Qur’an Tingkat Mahasiswa. Kuota penerima beasiswa yang disediakan sebanyak 10 orang dengan kriteria sebagai berikut:

 1. Berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa

2. Jenis Kelamin Laki-laki

3. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang sedang menempuh pendidikan di PT/PTS/Universitas di Banda Aceh dan Aceh Besar (Maksimal semester 6)

4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75

5. Sehat Jasmani dan Rohani

6. Tidak Merokok

Bagi mahasiswa yang memiliki keinginan untuk menjadi penghafal al-Qur’an, dapat segera mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir dapat diambil di Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, Kantor Baitul Mal Aceh Lantai 2 di Jalan T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh) Banda Aceh. Pendaftaran dibuka mulai 26 September 2014 s/d 3 Oktober 2014 setiap hari kerja pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB. Informasi lebih lanjut mohon hubungi Ade Irnami (085260070049).[BMA]

Jakarta - Terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso ternyata ditinggalkan di Lembaga Pemasyarakatan Besi, Nusakambangan dan tidak dibawa ke Lapangan Tembak Limus Buntu untuk dieksekusi. Menurut sumber CNN Indonesia di lokasi eksekusi, Mary ditunda dieksekusi karena atasannya ditangkap dan akan ditindaklanjuti sebagai saksi.

"Mary Jane tidak jadi dibawa, karena bosnya ditangkap dan dia dijadikan saksi," kata sumber kepada CNN Indonesia, Rabu (29/4).

Apabila sesuai jadwal, eksekusi akan digelar pada Rabu (29/1) pukul 00.00 WIB. Lokasi eksekusi, menurut sumber CNN Indonesia, nantinya bakal mengambil tempat di area bekas LP Limus Buntu yang telah menjadi lapangan tembak.

Di Limus Buntu, tiang-tiang sebenarnya telah disiapkan untuk tiap terpidana mati. Limus Buntu adalah sebuah lapangan berbentuk segi empat, dengan dinding bata tua yang tingginya hanya berkisar satu meter. Lapangan tersebut digunakan polisi untuk latihan menembak.

Sebelumnya, para terpidana direncanakan bakal dieksekusi dalam waktu yang bersamaan. Mereka yang dieksekusi yakni empat warga Nigeria, Jamiu Owolabi Abashin yang lebih dikenal sebagai Raheem Agbage Salami, Okwudili Oyatanze, Martin Anderson, dan Silvester Obiekwe Nwolise. Ada pula Rodrigo Gularte dari Brasil, dan Zainal Abidin dari Indonesia. Selanjutnya, duo Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Sementara itu, berdasarkan kabar terakhir, seorang terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso ditunda eksekusinya malam ini.

Belasan rombongan mobil TNI dan Polri datang beriringan di Dermaga Wijaya Pura, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (28/4) sekitar pukul 21.45 WIB. Sedikitnya delapan mobil berwarna hitam antara lain bermerek Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner memasuki area dermaga.

Kemudian iringan itu disusul oleh mobil Pangdam IV Diponegoro berwarna hijau dengan nomor polisi IV-1703. Ada pula mobil double-cabin berstiker "Sub Div Humas Polda Jateng".[CNN Indonesia]

Ilustrasi Regu Tembak | Photo: citraindonesia

Jakarta - Pelaksanaan eksekusi 9 terpidana mati akan dilakukan pada tengah malam ini di lapangan tembak Limus Buntu di Nusakambangan. Para terpidana akan dijejerkan memanjang untuk berhadapan dengan regu tembak.

Dari foto denah yang diterima detikcom, Selasa (28/4/2015), tampak posisi terpidana dengan tim regu tembak telah diatur. Berdasarkan peraturan yang berlaku, jarak antara tim regu tembak dengan terpidana mati yaitu 5 meter sampai 10 meter.

Selain itu ada pula tenda untuk tempat menunggu dan isolasi. Ada pula tenda-tenda bagi pejabat yang mendapat undangan.

Sumber detikcom menyebutkan bahwa 9 terpidana mati telah tiba di lokasi eksekusi sekitar pukul 23.20 WIB. Mereka langsung disiapkan untuk menghadapi eksekusi mati.

‎Di lokasi sendiri, tampak tenda tersebut berwarna ungu dan menutupi tiang-tiang di mana para terpidana tersebut akan dieksekusi mati. Terlihat pula sembilan tiang pancang dari kayu yang telah dipasang‎ di lokasi tersebut. Kesembilan tiang pancang itu ditata bagi 9 terpidana mati yang akan dieksekusi tengah malam ini.

Kesembilan terpidana yang akan dieksekusi yaitu ‎WN Filipina Mary Jane, WN Australia Andrew Chan, WN Australia Myuran Sukumaran, WN Nigeria Martin Anderson, WN Raheem Agbaje, WN Brazil Rodrigo Gularte, WN Nigeria Sylvester Obiekwe Nwolise, WN Nigeria Okwudili Oyatanze, dan WN Indonesia Zainal Abidin.[Detik]

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengeksekusi terpidana mati kasus narkotika. Mereka dieksekusi di lapangan tembak Limus Buntu, Nusakambangan.

"00.18 WIB, eksekusi," ujar sumber detikcom, Rabu (30/4/2015).

Usai dieksekusi 9 terpidana mati itu selanjutnya mereka dimandikan dulu. Lalu petugas akan mengeluarkan peluru yang bersarang di jantung atau kepala terpidana kemudian dilanjutkan dengan doa.

Kemudian para terpidana dibawa ke lokasi persemayaman melalui jalur darat sesuai dengan permintaan mereka. Lalu jenazah para terpidana akan dimakamkan di lokasi yang sesuai dengan keinginan mereka.

‎

Kesembilan terpidana yang dieksekusi yaitu ‎WN Filipina Mary Jane, WN Australia Andrew Chan, WN Australia Myuran Sukumaran, WN Nigeria Martin Anderson, WN Raheem Agbaje, WN Brazil Rodrigo Gularte, WN Nigeria Sylvester Obiekwe Nwolise, WN Nigeria Okwudili Oyatanze, dan WN Indonesia Zainal Abidin.[Detik]