JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggarkan dana sebesar Rp172 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015 untuk revolusi mental. Rencananya, dana tersebut, bakal dikelola oleh Kementerian Sosial.

Manajer advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi menilai, anggaran tersebut justru merusak mental.

"Itu dana yang belum jelas peruntukannya, revolusi mental bagaimana?" jelas Apung di Seknas Fitra, Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2015).

Ia menduga, dana tersebut hanya untuk digunakan dalam bentuk seminar, sosialisasi, dan komunikasi publik. Padahal, terdapat prioritas yang harus diperbaiki.

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 149.552 ruang kelas SD dan SMP rusak. Jika diasumsikan untuk perbaikan, setiap ruang kelas membutuhkan Rp100 juta, maka total dana yang dibutuhkan sebanyak Rp149,5 miliar.

"Saya menduga itu cuma menghamburkan uang negara, padahal beberapa waktu lalu Menteri Anies (Anies Baswedan) mengaku kesulitan biaya untuk memperbaiki sekolah yang rusak," imbuhnya.

Apung menegaskan, hal tersebut semakin menguatkan bahwa Jokowi mengingkari nawacita prorakyat. Ia mendesak mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk membatalkan anggaran dana revolusi mental.

"Fitra menuntut dana revolusi mental dibatalkan, karena itu malah merusak mental," pungkasnya. (Okezone)