JAKARTA - Di tengah banyaknya kritikan tentang pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lebih adalah seorang petugas partai, politikus Partai Demokrat, Benny K Harman justru berpikiran lain.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menyebut bahwa publik tidak perlu marah dengan pernyataan tersebut. Pasalnya, setiap partai punya cara sendiri dalam cara menjalankan roda organisasinya.

"Saya setuju dengan pernyataan Ibu Mega bahwa Pak Jokowi petugas partai. Kenapa kita harus marah karena tiap partai punya ideologinya, visi dan misi berbeda," kata Benny di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Status itu, kata dia, sama halnya dengan para legislator di DPR. Setiap orang punya agenda untuk membuat visi dan misi partainya terwujud lewat jabatan yang diembannya.

"Kita menjadi petugas partai di eksekutif dan legislatif untuk menggolkan visi-misi partai," ungkapnya.

Meski begitu, Benny menyebut bahwa kepentingan bangsa dan negara harus dikedepankan ketika ada tabrakan kepentingan dengan partai.

"Ketika ada kepentingan partai yang bertabrakan dengan kepentingan bangsa dan negara, you enggak boleh bela partai you, tapi harus bela bangsa dan negara you," simpulnya. [OkeZone]

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggarkan dana sebesar Rp172 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015 untuk revolusi mental. Rencananya, dana tersebut, bakal dikelola oleh Kementerian Sosial.

Manajer advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi menilai, anggaran tersebut justru merusak mental.

"Itu dana yang belum jelas peruntukannya, revolusi mental bagaimana?" jelas Apung di Seknas Fitra, Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2015).

Ia menduga, dana tersebut hanya untuk digunakan dalam bentuk seminar, sosialisasi, dan komunikasi publik. Padahal, terdapat prioritas yang harus diperbaiki.

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 149.552 ruang kelas SD dan SMP rusak. Jika diasumsikan untuk perbaikan, setiap ruang kelas membutuhkan Rp100 juta, maka total dana yang dibutuhkan sebanyak Rp149,5 miliar.

"Saya menduga itu cuma menghamburkan uang negara, padahal beberapa waktu lalu Menteri Anies (Anies Baswedan) mengaku kesulitan biaya untuk memperbaiki sekolah yang rusak," imbuhnya.

Apung menegaskan, hal tersebut semakin menguatkan bahwa Jokowi mengingkari nawacita prorakyat. Ia mendesak mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk membatalkan anggaran dana revolusi mental.

"Fitra menuntut dana revolusi mental dibatalkan, karena itu malah merusak mental," pungkasnya. (Okezone)

Sulawesi Utara - Kader PDI Perjuangan dari Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Djibton Tamudia, menilai, revolusi mental yang didengung-dengungkan sejak kampanye Pemilu Presiden 2014 hingga saat ini baru sebatas slogan, belum nampak dalam aksi nyata.

"Masih terbungkus tampak indah, bagus kedengaran tapi belum terlihat penerapan apa yang disebut revolusi mental itu," kata Tamudia, yang adalah ketua DPC PDI P Sitaro, Rabu

PDI Perjuangan sebagai partai yang memerintah, kata Tamudia, perlu mengingatkan dan turut serta menjabarkan revolusi mental dalam bentuk program dan aksi nyata. Tentu harus didahului sosialisasi hingga tingkatan terendah.

Tidak hanya revolusi mental, Tamudia juga menyorot visi Trisakti juga program Nawa Cita yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang penerapannya dia nilai mulai melenceng dari harapan rakyat

"Perpres tentang tunjangan pengadaan mobil pejabat negara contoh nyata. Kalau tidak diributkan mungkin tetap jalan, tidak dicabut. Belum lagi kebijakan naik-turun harga BBM yang menimbulkan ketidakpastian," katanya.

Dia mengingatkan pemerintah untuk peka terhadap tanggapan publik yang mulai negatif atas berbagai kebijakan. Hal ini akan semakin meluas jika tidak dibenahi dan mengikis kepercayaan publik.

"Rakyat mudah menaruh percaya dan menggantungkan harapannya, tapi juga akan sangat mudah menarik kembali dan tidak canggung memberi penghukuman politik di Pemilu berikutnya," kata Tamudia.[ANTARA]

BANDA ACEH – Pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyebutkan akan memberlakukan kembali daerah operasi militer (DOM) di Aceh jika masih terjadi penembakan terhadap TNI, masih terus mendapatkan tanggapan dari masyarakat Aceh.

Ketua DPD Partai Gerindra Aceh, TA Khalid meminta Menhan Ryamizard Ryacudu jangan mengeluarkan pernyataan yang bisa memancing konflik kembali di Aceh. TA Khalid mengatakan, pihak keamanan di Aceh telah menyatakan bahwa insiden Nisam adalah murni kriminal dan pemerintah Aceh juga telah meminta pihak keamanan untuk mencari dan menindak tegas pelakunya.

“Pak Ryamizard jangan asal mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi di Aceh, karena dapat memancing konflik dan menjadi petaka di Aceh. Masak kasus kriminal solusi penyelesaian dengan memberlakukan DOM,” kata TA Khalid melalui SMS seperti dilansir aceh.tribunnews.com, Sabtu, 4 April 2015.

Beberapa waktu lalu, sejumlah situs berita nasional memberitakan pernyataan Menhan Ryamizard Ryacudu yang berharap kasus penembakan 2 anggota Kodim di Aceh Utara tidak terjadi lagi. Ia menyatakan, jika kasus serupa terulang lagi, maka dikhawatirkan akan ada lagi daerah operasi militer (DOM). DOM di Aceh pernah diberlakukan pada 1990-1998 untuk melawan GAM.

Pernyataan Menhan ini kemudian mendapat tanggapan dari mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Darwis Jeunib. Ia mengatakan, kejadian tersebut murni kriminal terpisah dari konflik internal antara separatis dan TNI/Polri. “Daripada memberlakukan DOM lagi di Aceh, lebih baik menyerahkan senjata lagi kepada mantan kombatan untuk meringkus kawanan pelaku kriminal yang meresahkan masyarakat,” ujarnya pekan ini, seperti ditulis Kompas.com.

Ketua DPD Gerindra Aceh, TA Khalid berharap Menhan Ryamizard Ryacudu harus menyadari perdamaian hanya dapat dijaga dengan kebijaksanaan kata, sikap, dan tindakan yang baik, bukan dengan kekuatan senjata. “Saya mengajak semua pihak terutama rakyat Aceh, mari kita jaga perdamaian di negeri kita sendiri. Jangan terpancing dengan statemen pihak-pihak yang menginginkan Aceh bergolak dan berdarah lagi,” ujarnya.

TA Khalid juga meminta pemerintah pusat harus lebih fokus dan ikhlas untuk merealisasikan semua butir perjanjiannya yang telah disepakati dalam MoU Helsinky agar tidak ada pihak yang merasa terkhianati dan terzalimi demi NKRI. [] sumber: aceh.tribunnews.com

BERANDA ACEH - Pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyebutkan akan memberlakukan kembali daerah operasi militer (DOM) di Aceh jika masih terjadi penembakan terhadap TNI dikecam oleh mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Darwis Jeunib.

Ia mengaku kejadian kemarin murni kriminal terpisah dari konflik internal antara separatis dan TNI/Polri. "Daripada memberlakukan DOM lagi di Aceh, lebih baik menyerahkan senjata lagi kepada mantan kombatan untuk meringkus kawanan pelaku kriminal yang meresahkan masyarakat," ujarnya pekan ini.

Dia mengakui, masyarakat Aceh tak mau lagi konflik berulang hingga menyebabkan duka akibat kehilangan nyawa dan harta benda mereka. Aceh kini sudah lelah hidup dalam kungkungan konflik yang menyisakan luka.

Di samping itu, sekian lama masyarakat tak bisa melakukan aktivitas memperbaiki ekonomi untuk leluasa bekerja siang dan malam. "Jadi, tak ada alasan untuk DOM kembali berlaku di Aceh. Kami ingin Aceh damai, aman, dan tenteram sampai kapan pun juga," kata Ketua Partai Aceh (PA) Kabupaten Bireuen itu.

Darwis mengaku perjuangan sudah usai dan ia tak ingin ada kekacauan untuk memorak-porandakan Aceh. Kalaupun ada konflik, dia berharap segala sesuatu dipikirkan dengan pikiran jernih dan musyawarah guna mendapatkan solusi terbaik yang tidak merugikan masyarakat. 

"Saat ini yang terpenting adalah membangun komunikasi dan kerja sama agar Aceh tetap menjadi bagian dari kedaulatan NKRI," kata tokoh GAM ini.

BANDA ACEH – Gerakan Mahasiswa Aceh (GMA) sangat kecewa dengan kinerja polisi dan TNI yang dinilai terlalu overaktif dalam mengungkap kasus yang terjadi di Nisam, Aceh Utara. Pasalnya GMA menilai ketidakbecusan pihak keamanan dalam menjalankan tugasnya membuat masyarakat semakin resah.

Sopian, Koordinator GMA mengatakan pihak keamanan juga sudah melewati batas dalam menjaga keamanan di daerah tersebut. Menurutnya sudah seharusnya pihak keamanan baik Polri maupun TNI mengayomi masyarakat, bukan malah membuat masyarakat semakin takut dengan kehadiran anggota Polri dan TNI di Nisam.

“Saya sangat kecewa dengan kerja pihak keamanan yang sampai hari ini belum bisa membuat masyarakat Nisam nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Apa mereka cuma bisa menakut-nakuti masayarakat saja?” kata Sopian.

Menurutnya pihak keamanan sudah seharusnya menjaga ketertiban, kenyamanan serta kedamaian rakyat Indonesia. “Bukan malah menakut-nakuti dengan mobil reo atau panser. TNI sudah menyalahi aturan, berarti selama ini TNI sudah melakukan operasi militer non perang,” katanya.

Ia mengatakan seharusnya kasus Nisam hanya ditangani oleh kepolisian saja karena menyangkut kriminal.

“Kita imbau pihak TNI jangan terlalu aroganlah, bahkan sampai overaktif inikan masalah sepele. Masih bisa diselesaikan dengan pendekatan persuasif oleh pihak kepolisian RI,” katanya.[portalsatu]