Jakarta: Sinar matahari memberikan manfaat bagi kesehatan.

Dalam beberapa bulan terakhir, pandangan publik Indonesia terhadap layak tidaknya penerapan hukuman mati terus saja diputar-balikkan oleh berbagai opini para pihak, baik itu Pejabat Pemerintah, Pengamat dan para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Banyak yang mendukung dan ada pula yang getol menentang keputusan Pemberlakuan kembali Hukuman Mati di Indonesia setelah di masa Pemerintahan SBY sempat dilakukan Moratorium (Jeda).

Saking antusiasnya masyarakat digiring ke isu tersebut sehingga banyak kasus-kasus lain yang seyogyanya tidak kalah penting justru terlewatkan, sebut saja kasus KPK vs POLRI, Hutang RI yang disinyalir kian meningkat, sampai masalah BBM yang naik turun seperti tangga nada.

Jika para Pejabat Pemerintah, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif rata-rata mendukung upaya eksekusi mati terhadap para terpidana kasus narkoba yang sudah divonis hukuman mati oleh majelis hakim, namun tidak sama halnya dengan para pegiat (aktivis) HAM, mereka secara tegas menolaknya, bahkan ada yang melakukan protes dengan berdemo.

Kelompok yang kontra terhadap keputusan ini beralasan bahwa hukuman mati kejam dan tidak berperikemanusian, mengesampingkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak ada yang berhak memutuskan hidup-mati manusia kecuali Tuhan.

Namun para aktivis yang notabene adalah Warga Negara Indonesia itu seperti tidak punya empati terhadap nasib anak bangsa mereka sendiri yang saban tahun ribuan orang meregang nyawa akibat mengkonsumsi narkoba, sehingga kesannya nyawa beberapa orang penjahat tersebut lebih berharaga dimata mereka.

Lalu apa kira-kira yang menyebabkan para aktivis tersebut cenderung konsen terhadap kasus ini, apa mereka kekurangan kasus pelanggaran HAM di Indonesia atau karena ada pesanan? Sebenarnya masih banyak kasus-kasus lain yang memerlukan perhatian mereka, misalnya kasus kematian Munir KontraS, Pelanggaran HAM di Aceh hingga Papua dan banyak kasus pelanggaran HAM lainnya yang sudah menguap.

Desakan para aktivis HAM tersebut agar Pemerintah RI membatalkan hukuman mati terhadap para terpidana mati yang didominasi Warga Negara Asing (WNA) itu seakan seirama dengan dikte yang dilakukan oleh Negara-negara luar yang warganya terancam dihukum serta PBB, hal tersebut semakin menegaskan bahwa suara-suara sumbang di dalam negeri seperti "TOA" yang sumbernya berasal dari luar negeri sana.

Ntah mengapa para aktivis kita jadi ikut-ikutan latah, padahal negara-negara Barat yang suka menyorot Indonesia tersebut diam-diam sebenarnya juga masih memberlakukan hukuman mati di negaranya dan kebijakan mereka itu relatif sepi dari kritikan para pegiat HAM. Apakah ini yang disebut standar ganda?

Bila anda tertarik ingin mengetahui lebih jauh terhadap perbandingan pelaksanaan hukuman mati di negara maju (yang konon sudah tidak lagi melaksanakan hukuman mati) dengan Indonesia, mungkin tulisan berikut bisa menjawab rasa penasaran anda...BACA DISINI...!!!

Ilustrasi Regu Tembak | Photo: citraindonesia

Jakarta - Pelaksanaan eksekusi 9 terpidana mati akan dilakukan pada tengah malam ini di lapangan tembak Limus Buntu di Nusakambangan. Para terpidana akan dijejerkan memanjang untuk berhadapan dengan regu tembak.

Dari foto denah yang diterima detikcom, Selasa (28/4/2015), tampak posisi terpidana dengan tim regu tembak telah diatur. Berdasarkan peraturan yang berlaku, jarak antara tim regu tembak dengan terpidana mati yaitu 5 meter sampai 10 meter.

Selain itu ada pula tenda untuk tempat menunggu dan isolasi. Ada pula tenda-tenda bagi pejabat yang mendapat undangan.

Sumber detikcom menyebutkan bahwa 9 terpidana mati telah tiba di lokasi eksekusi sekitar pukul 23.20 WIB. Mereka langsung disiapkan untuk menghadapi eksekusi mati.

‎Di lokasi sendiri, tampak tenda tersebut berwarna ungu dan menutupi tiang-tiang di mana para terpidana tersebut akan dieksekusi mati. Terlihat pula sembilan tiang pancang dari kayu yang telah dipasang‎ di lokasi tersebut. Kesembilan tiang pancang itu ditata bagi 9 terpidana mati yang akan dieksekusi tengah malam ini.

Kesembilan terpidana yang akan dieksekusi yaitu ‎WN Filipina Mary Jane, WN Australia Andrew Chan, WN Australia Myuran Sukumaran, WN Nigeria Martin Anderson, WN Raheem Agbaje, WN Brazil Rodrigo Gularte, WN Nigeria Sylvester Obiekwe Nwolise, WN Nigeria Okwudili Oyatanze, dan WN Indonesia Zainal Abidin.[Detik]

Beberapa saat lalu, tepatnya 29 Maret 2015 publik dibuat "terkagum-kagum" oleh sepak terjang Kemenkominfo bersama BNPT yang kompak memblokir situs Islam yang dianggap radikal. Banyak yang mempertanyakan sikap Pemerintah tersebut dan tidak sedikit para kritikus yang membandingkan dengan itikad Pemerintah untuk serius memberantas pornografi. 

Meski menuai banyak kritikan namun aksi pembungkaman terhadap (media) Islam tersebut tetap berlanjut. Pemerintah seperti tidak punya prioritas lain, sampai lupa terhadap situs porno yang mulai merajalela. Hingga akhirnya pada 11 April, seorang penjual jasa prostitusi ditemukan tewas di kamar kosnya.

Dari kasus tersebut diketahui bahwa korban menjual jasa prostitusi lewat jejaring media sosial. Sebenarnya hal tersebut merupakan fenomena lama, tapi baru terbongkar di media. Penjual jasa prostitusi lewat media sosial sebenarnya sudah lama terjadi. Hal itu dapat dilihat dari akun-akun FB yang berbau seks tersebar secara masif di medsos.

Kasus ini seolah-olah seperti bola salju yang terus menggulung. Penjual jasa prostitusi tidak hanya ditemukan di media sosial, tapi juga dapat ditemukan lewat SMS dan juga telepon seks yang ditawarkan dengan cara SMS dan telepon nyasar ke nomor kita. Kejadian demi kejadian prostitusi kembali membuat kita miris tentang nasib generasi muda sekarang.

Kekaburan makna ‘radikal’ yang diusung pemerintah, membuat situs-situs yang benar-benar radikal merusak generasi muda, malah dibiarkan begitu saja. Sementara, Menkominfo Rudiantara menyebutkan bahwa memblokir situs porno lebih mudah daripada situs Islam.

Tapi, nyatanya kemudahan itu tidak membuat pemerintah bertindak cepat terhadap pemblokiran situs porno. Hal ini membuat tanda tanya besar kita kepada pemerintah tentang keseriusan untuk menjaga NKRI dari kerusakan.

Publik kali ini menantang Pemerintah untuk membuktikan keseriusannya dalam mengawal UU Pornografi dan Porno-Aksi yang pelanggarannya terus terjadi di dunia maya, jangan sampai kesannya Pemerintah sangat perkasa begitu berhadapan dengan Media Islam, tapi loyo saat berhadapan dengan "Artis Porno Lokal Dadakan" yang kian menjamur di Media Sosial.

BANDA ACEH – Penangkapan mantan Bupati Aceh Utara, Ilyas Abdul Hamid, di Desa tuntungan 2, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, berlangsung tanpa ada perlawanan yang berarti, Senin, 13 April 2015

Menurut keterangan Kasidik Kejati Aceh, Aditiyo Gunawan, tim Kejati Sumatera Utara bersama tim intelijen Adiyatsa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung telah tiba di lokasi sejak, Senin siang hari.

“Namun tim tidak langsung melakukan penangkapan. Ini lantaran tim tersebut harus memastikan secara pasti kebenaran orang yang dituju, setelah diyakini A1 oleh tim tersebut, baru dilakukan penangkapan di kediaman Ilyas Pase, pukul 19.00 WIB,” ujarnya.

Katanya, Ilyas Pase ternyata sudah memprediksi jika dirinya dimata-matai. Namun Ilyas Pase tidak bisa berbuat banyak, karena tim pembekuk telah duluan mengintai rumahnya.

“Saat penangkapan terjadi di rumah, Ilyas Pase ditemani oleh isterinya dan anak yang masih berumur sekkitar empat tahun,” katanya.

Saat tim mengetuk pintu rumah, katanya, yang membuka pintu adalah isteri Ilyas Pase. Petugas sempat menanyakan keberadaan Ilyas Pase, dan isterinya mencoba mengecoh tim dengan mengatakan, bapak sudah keluar,” ujar Aditiyo Gunawan mengulang perkataan isteri Ilyas Pase.

Petugas, katanya, tidak langsung percaya. Ini karena pintu ditutup oleh Ilyas Pase sendiri yang terlihat dari luar. Petugas kemudian menerobos rumah, dan menanyakan keberadaan Ilyas Pase pada anaknya.

“Dimana ayah? Dan anaknya menunjukan ke loteng. Seketika petugas meminta Ilyas Pase turun, ia akhirnya turun. Kala itu, Ilyas masih menggunakan pakaian salat. Petugas langsung meringkus dan dibawa ke Poltabes Medan,” katanya.

Pantauan portalsatu.com, Ilyas Abdul Hamid atau Ilyas Pase tampak diam dan tidak banyak bicara saat tiba di gedung Kejati Aceh, Selasa sore tadi.

Ilyas diturunkan dari mobil tahanan dengan tangan terborgol. Tim di Kejati Aceh, sempat memeriksa kesehatan Ilyas. [PortalSatu]

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini ujian nasional (UN) Online mampu menjadikan pendidikan di Indonesia semakin bagus. UN Online juga dapat menghemat anggaran dan mencegah terjadinya kecurangan.

"Pak Jokowi sih merasa (UN) bagus ya, karena dengan sistem komputer kan kita bisa hemat biaya dan kecurangan, mencontek bisa dihindari," ungkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai mendampingi Jokowi dan Mendikbud Anies Baswedan meninjau pelaksanaan UN di SMA Negeri 2 Jakarta, Selasa (14/3/2015).

Oleh karena itu, ungkap Ahok, Presiden menginginkan ke depan seluruh pelaksanaan UN menggunakan sistem berbasis komputer. "Makin ke depan, komputer makin murah, hampir semua orang punya laptop. Saya kira ke depan kalau uji cobanya bagus, saya kira semua akan menggunakan sistem komputer," ujarnya.

Hal itu, sambung Ahok, lantaran dengan menggunakan sistem komputer setiap orang akan dipermudah melihat kelulusannya karena dapat dilihat langsung.

"Hasilnya dapat dilihat langsung. Orang bisa merasa puas kan. Pengumuman kelulusan nilai berapa ke depan juga bisa langsung lihat saja," tandasnya. [OkeZone]

BANDA ACEH - Seekor gajah Sumatera (elephas maximus sumatranus) ditemukan mati di kawasan Karang Hampa, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat. Gajah dewasa itu diduga mati dibunuh, karena saat ditemukan kondisinya tanpa gading dan belalai.

“Tapi ini masih dalam penyelidikan, belum bisa kami pastikan (mati dibunuh),” kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Genman Suhefti Hasibuan, kepada Okezone, Selasa (14/4/2015).

Menurutnya, bangkai gajah ditemukan, Senin 13 April 2015 sore. Petugas pengamanan hutan (Pamhut) Aceh Barat kemudian melaporkan temuan itu ke BKSDA Aceh.

“Sesaat setelah ditemukan, saya langsung membentuk tim terdiri dari satu dokter hewan, tiga mahout (pawang gajah) dan dua Polhut untuk ke TKP melakukan autopsi dan penyelidikan,” ujar Genman.

Hingga kini, lanjut Genman, pihaknya belum mengetahui jenis kelamin, usia, dan penyebab kematian gajah itu, karena tim BKSDA berkordinasi dengan kepolisian setempat sedang bekerja di lapangan. Tim juga akan memetakan lokasi kematian binatang dilindungi ini apakah berada di kawasan hutan atau pemukiman.

Lokasi temuan bangkai gajah tersebut selama ini diakui sering disasari gajah liar. Genman menilai tak tertutup kemungkinan gajah ini dibunuh karena dianggap meresahkan.

Hal ini, seperti yang terjadi di Kawai 16 (Aceh Barat) tahun lalu, di mana sekelompok warga menghabisi satwa berbelalai tersebut karena sering turun ke pemukiman dan mengamuk.

Untuk meredam konflik gajah dan manusia di Aceh Barat, Genman mengatakan, pihaknya bersama pemerintah kabupaten setempat sudah sepakat membentuk kamp Conservation Response Unit (CRU) di lokasi temuan bangkai gajah sekarang. [Okezone]

JAKARTA - Sekretariat Jenderal DPR membuat rencana umum Pengadaan Barang dan Jasa untuk tahun 2015. Salah satu pengadaan barang yang menarik perhatian adalah anggaran pengharum ruangan DPR selama satu tahun sebesar Rp 2,3 miliar.

Walau tidak semua anggota DPR sepakat terhadap kegiatan tersebut, namun mata anggaran itu tetap saja lolos dan siap untuk dilelang. Sebagaimana dilansir detik.com, adalah Sekretaris FPG DPR Bambang Soesatyo merupakan salah satu anggota DPR yang menolak gagasan itu.

"Kalau parfum memang keterlaluan, di ruangan saya memang tidak ada parfum tapi sebaiknya dibatalin saja karena tidak ada urgensinya," kata Bambang kepada detikcom, Selasa (14/4/2015).

Bambang meminta Sekjen DPR mengkaji ulang gagasan itu. "Sebaiknya dibatalkan saja, anggota DPR sudah wangi-wangi semua," katanya setengah tertawa.

Yang sudah berumur 17 tahun keatas saat Aceh sedang dilanda konflik bersenjata (Darurat Militer) pasti punya pengalaman tersendiri ketika mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada masa itu. 

Anda tidak akan direpotkan untuk mengantri lama-lama di Kantor Catatan Sipil, apalagi harus menempuh perjalanan yang begitu menguras tenaga atau uang bagi masyarakat yang berdomisi di gampong-gampong terpencil, karna saat itu pusat pelayanan kependudukan masih berada di Kecamatan.

Kala itu warga cukup mendatangi Kantor Camat untuk mengurus atau mengganti KTP Nasional dengan KTP Merah Putih, yang menurut kabar cuma ada di Aceh dan hanya ditanda-tangani oleh MUSPIKA setempat.

Saat itu masyarakat secara psikologis memang sangat tertekan oleh konflik yang tidak diketahui kapan akan berakhir, namun disisi lain mereka senang dengan bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah, yang mendekatkan pelayanan dengan rakyat, padahal Pemerintahan Sipil waktu itu nyaris lumpuh total, bahkan di sebagian wilayah ada yang sempat diambil alih oleh Militer.

Pasca konflik Aceh suasanapun berubah total. Tidak ada lagi desingan peluru, Aceh sudah damai dan roda pemerintahan pun kian lancar. Namun hal yang sangat kontras pun terjadi dalam bentuk pelayanan Administrasi Kependudukan itu sendiri, pusat pelayanan yang dulunya di kecamatan kemudian malah ditarik ke kabupaten, sehingga semakin jauh dari jangkauan masyarakat kampung.

Tentu kebijakan ini merupakan langkah mundur. Seharusnya ditengah kondisi Aceh yang lagi damai seperti saat ini semestinya pelayanan bagi masyarakat lebih dipermudah dan didekatkan ke pelosok-pelosok yang saat konflik terkenal rawan, dikarenakan saat ini sudah aman, bukan malah sebaliknya. Toh di Kantor Camat sudah ada Program E-KTP, lalu kenapa tidak sekalian kewenangan untuk mengeluarkan/mengganti KTP itu tidak sepenuhnya diserahkan ke Camat, kenapa cuma proses perekaman data saja yang diberikan?

Bukankan Camat lah yang lebih mengenal warganya dibandingkan Kadisdukcapil? Bukankan diantara sekian banyak tahapan dalam proses pengeluaran KTP itu yang paling "sakral" itu merupakan proses pendataan/perekaman? Nah...Jika proses ini bisa diberikan kewenangannya kepada pihak kecamatan, lalu mengapa kewenangan untuk mengubah, mengganti, mengeluarkan KTP Sementara (Non-Elektronik) tidak bisa dilimpahkan kewenangannya kepada seorang Camat?

Wajar saja jika selama ini banyak ditemukan kasus salah ketik (misalnya: Agama Islam tertulis Kristen) atau tertukar foto saat pembuatan KTP di Disdukcapil. Bayangkan saja, mereka meng-handle-nya untuk satu kabupaten, padahal dari sisi tenaga kerja mereka sangat tidak mendukung. Bahkan dalam penelusuran di lapangan, proses pembuatan KTP ini ditangani oleh anak-anak suka rela/bakti di kantor tersebut (meski mungkin sudah dilatih), dan mereka mengerjakan semua itu tak ubahnya seperti "Bue Drop Daruet" (keroyokan).

Belakangan ditemukan fakta bahwa ada beberapa kabupaten di Aceh yang sudah melimpahkan beberapa Tugas Dinas ke Kantor Camat, misalnya Kabupaten Aceh Utara, yang dibungkus dengan nama PATEN (Perizinan Terpadu). Namun sayangnya pendelegasian kewenangan itu masih terkesan setengah hati, Camat hanya diberikan kewenangan untuk mengeluarkan izin tertentu bagi masyarakat di wilayahnya yang tidak terlalu penting dan memiliki korelasi dengan hajat hidup orang banyak, seperti KTP.

Bila kebijakan ini tidak segera dievaluasi maka masyarakat akan terus dirugikan, padahal uang rakyat (Pajak) dibelanjakan dengan jumlah yang sangat besar untuk menggaji Aparatur Sipil Negara dengan harapan akan lahirnya PELAYAN YANG PRIMA bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Lalu apakah masyarakat di Aceh harus menunggu diterapkannya Darurat Militer Jilid II dulu, seperti ancaman Menteri Pertahanan tempo hari hanya untuk sekedar memperoleh layanan Administrasi Kependudukan yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka? Ntah lah...!!!

JAKARTA - Sikap Jokowi yang memutuskan untuk membatalkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan yang baru saja ditandatanganinya menuai berbagai reaksi dari publik, terutama para Netizen (Pengguna Media Sosial di Internet - red).

Di sebuah forum media sosial Facebook, salah seorang dari anggota forum itu malah membuat sebuah thread (status) khusus yang membandingkan seorang Jokowi dengan Almarhum Gus Dur, dengan judul (maaf): "Yang Buta Aja Gak Pernah Salah Teken...", disertai lampiran gambar dari Presiden Indonesia ke-4 tersebut.

Karuan saja, status tersebut memancing beragam komentar dari anggota forum lainnya.

Tindakan dari salah seorang Netizen yang memposting statusnya tersebut disinyalir untuk menyindiri pernyataan Presiden Jokowi saat diwawancarai oleh wartawan beberapa saat yang lalu.

Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak mencermati satu per satu usulan peraturan yang harus ditandatanganinya, termasuk soal lolosnya anggaran kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat negara. Menurut dia, Kementerian Keuangan seharusnya bisa menyeleksi soal baik dan buruknya sebuah kebijakan.

"Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screeningapakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015), sebagaimana dimuat Kompas.com.

Pernyataan Jokowi yang terkesan melempar tanggung jawab tersebut memang banyak menuai kecaman, sebut saja pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio salah satunya. "Makin menakutkan nih Pak Presiden, masa enggak tahu isi yang dia tanda tangani," kata Hendri Satrio, kepada Kompas.com, Senin (6/4/2015). Baca Juga: "Menakutkan jika Presiden Tak Tahu Perpres yang Ditandatanganinya"

Hendri mengatakan, Presiden tak seharusnya melempar tanggung jawab kepada menteri atas keputusan yang menjadi wewenangnya. Untuk tidak menduplikasi kesalahan, seharusnya Presiden menelaah lebih jauh perjalanan setiap keputusan yang diambil.

"Ada kementerian yang mengajukan dan ada kementerian yang bertugas me-review. Perlu juga diingat bahwa kebijakan DP mobil sudah dimulai sejak zaman SBY," katanya. 

Terlepas dari substansi perpres tersebut, Hendri juga mempermasalahkan gaya komunikasi politik Presiden yang dengan mudah mengaku tidak membaca isi perpres dan menyalahkan menterinya. Menurut dia, sikap itu tidak menggambarkan sosok pemimpin. 

"Jokowi perlu dengan cepat menyesuaikan diri sebagai Presiden, terutama komunikasi politik kepada publik. Keliru bila benar Presiden mengungkapkan bahwa tidak paham isi perpres," kata Hendri.

SURABAYA - Hidung yang mancung biasanya menjadi idaman setiap perempuan. Banyak pemilik hidung pesek yang merasa kurang percaya diri. Karena itu, mereka memilih menjalani operasi. Yakni, dengan rhinoplasty. Sebuah tindakan bedah plastik untuk mengoreksi bentuk hidung. Peminatnya pun semakin banyak. 

"Setiap bulan paling tidak ada lima sampai enam orang," ujar dr Iswinarno Doso Saputro SpBP (RE).

Dokter spesialis bedah plastik itu mengatakan, saat ini ada teknik baru rhinoplasty. Yakni, tidak menggunakan implan, tapi memakai tulang hidung pasien sendiri. Tindakan mutakhir itu disebut open rhinoplasty, menata ulang struktur tulang rawan hidung. Artinya, hidung dimancungkan dengan tulang hidung pasien sendiri. 

Menurut dia, selama ini operasi hidung dengan implan berupa silikon lebih ngetren. Biasanya silikon yang digunakan berbentuk padat. Implan tersebut dimasukkan ke dalam hidung untuk menambah ketinggian indra penciuman. Lantaran berasal dari luar tubuh, risiko terjadinya infeksi masih ada. Sebab, tubuh memiliki sistem penolakan jika ada benda asing yang masuk. Sementara itu, dengan teknik terbaru, risiko tersebut bisa dihilangkan.

Iswinarno mengungkapkan, memancungkan hidung dengan tulang sendiri lebih aman. Caranya memang lebih kompleks. Namun, hasilnya memuaskan. Menurut dokter alumnus FK UGM itu, hidung ditinggikan dengan melakukan irisan. "Lubang hidung kanan kiri dibuka, dinaikkan, dijahit," ucapnya.

Dokter berusia 50 tahun tersebut menambahkan, dengan open rhinoplasty, hasil hidung mancung lebih abadi. Artinya, tidak perlu dilepas lagi. Berbeda dengan implan silikon yang masih mungkin dikeluarkan. Misalnya, karena infeksi atau trauma benturan di hidung. Belum lagi, silikon bisa jebol atau keluar dari pucuk hidung jika pemasangannya tidak tepat. Hal itu bisa terjadi kalau kulit hidung tipis. Kemudian, pemasangan implan yang tidak tepat bisa membuat silikon berbentuk miring. Dengan open rhinoplasty, tinggi hidung bisa bertambah sampai 4 mm. "Kalau pakai tulang sendiri, tingginya memang terbatas. Irisannya juga lebih lebar, tapi lebih tahan daripada implan," jelasnya.

Iswinarno menambahkan, open rhinoplasty sebenarnya termasuk operasi kecil. Pasien bisa tidak dibius total. Lama operasi juga hanya sekitar satu jam. Namun, diperlukan keahlian khusus untuk melakukan operasi tersebut. Sebaiknya operasi dilakukan di rumah sakit dengan alat-alat bedah yang steril dan terjamin. "Setelah operasi, pasien bisa langsung beraktivitas" ucapnya. 

Sebelum tindakan, ketebalan hidung pasien diperiksa. Termasuk memeriksa bentuk tulang hidung. Sebab, tulang setiap manusia berbeda. Ada yang datar, maju, atau bahkan bengkok. Selanjutnya, setelah operasi, sebaiknya pasien menjaga kebersihan hidung. Misalnya, mencuci tangan sebelum memegang hidung. Kemudian, jika facial atau ada jerawat di hidung, jangan dipencet terlalu keras. 

Menurut Iswinarno, open rhinoplasty saat ini lebih booming di Korea dan Thailand. Padahal, tindakan itu sudah bisa dikerjakan di Surabaya. Dia mencontohkan di RSUD dr Soetomo. [JPNN]

Mendalami Islam dengan seorang rekan, vokalis dan rapper Saint Loco, Beery akhirnya mantap menjadi mualaf. Menurut Beery, hidupnya dulu sangat liar.

"Bisa dibilang dulu gue manusia liar, beda-beda tipis sama Tarzan. Sekarang lebih jernih berpikir, sadar tiap saat, bisa tidur tiap malam, pola hidupnya bener, nggak pernah keluar malem. Terharu sih ya beda. Gue tetep simpen gilanya gue, tapi substansi-substansinya negatifnya gue buang semua," urai Beery kepada detikHOT, Senin (6/4/2015).

Pelantun 'Damai' itu tak memungkiri banyak yang terkejut dengan keputusannya pindah keyakinan. Awalnya Beery merasa tak yakin keluarganya bisa menerima keputusannya.

Tapi menurutnya, keluarga besarnya bisa mengerti keputusannya. Menurutnya, sang ibunda juga meliha dirinya justru berubah makin positif.

"Nyokap udah nerima. Paling keluarga besar. Alhamdulillah gue terharu banget sama nyokap, tadinya takut disemprot. Ternyata dia ngerti. Apalagi banyak perubahan sikap yang bisa dia rasain. Senenglah dia anaknya yang parah bisa lurus sekarang ha ha ha," tuturnya.

Insiden penyiraman air keras ke wajahnya pada Oktober 2013 lalu membuat hidup Beery berkecamuk. Ia mengaku mendapat ketenangan pasca mendalami Islam melalui seorang rekan bernama Esa. [Detik]

Bubarkan Densus 88 ! seret oknum Densus 88 ke pengadilan HAM! Barangkali itu dua seruan yang mengemuka belakangan ini. Mengemuka akibat tayangan penyiksaan tersangka teroris oleh oknum petugas yang diduga Densus 88. Koran TEMPO (4/3/2013) juga memberitakan ihwal Densus 88 yang akan diseret ke Pengadilan HAM. Bisakah Densus 88 diseret ke Pengadilan HAM Indonesia? secara teori mungkin-mungkin saja, walau secara politik hukum agak tidak mungkin. Mengingat, walau sudah berumur 13 tahun, sampai saat ini Pengadilan HAM Indonesia baru mengadili tiga kasus saja, kasus Tanjung Priok dan Timor Leste (dengan Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta Pusat) dan kasus Abepura 2000 di Pengadilan HAM Makassar.

Namun pangkal masalahnya bukan itu. Kemarahan sebagian publik terhadap Densus 88 adalah akumulasi dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Utamanya dalam tiga bulan terakhir. Misalnya, pada 20 Desember 2012 polisi di Poso (bukan Densus 88) menangkap 14 orang yang diduga pelaku pembunuhan terhadap empat polisi di daerah Poso. Belakangan, terbukti bahwa mereka bukan pelaku sebenarnya. Alas salah tangkap. Namun nasi sudah jadi bubur. Korban sudah kenyang disiksa selama tujuh hari. Begitu dilepaskan, tiada kata maaf dan tiada ganti rugi untuk pengobatan apalagi untuk merehabilitasi nama baik mereka yang kadung cemar dituduh sebagai teroris.

Setelah itu kekerasan terus berlanjut. Pada 4 Januari 2013 dua terduga teroris ditembak mati polisi di halaman belakang RS Wahidin Sudirohusodo di Tamalanrea, Makassar. Pada hari yang sama di Dompu, Sumbawa, NTB dua terduga teroris ditembak mati dan esok harinya tiga lagi ditembak mati. Pertanyaan publik muncul :Mengapa harus ditembak mati? Kenapa tak diproses hukum dulu? Belum tentu mereka teroris. Kalaupun betul mereka teroris, tetap tak boleh ditembak mati juga kan? Namun jawaban dari aparat selalu seragam untuk peristiwa-peristiwa ini, para terduga teroris melawan dan mengancam kami sehingga harus dilumpuhkan.

Maka publik-pun marah. Korban, mantan korban ataupun keluarga korban jelas lebih marah lagi. Densus 88 jadi bulan-bulanan. Respon pemerintah, utamanya polisi, mudah ditebak, menolak Densus dibubarkan. Karena Densus dianggap banyak berjasa dalam memberantas terorisme di Indonesia. Pertanyaan kemudian adalah : haruskah perang melawan terorisme dilakukan dengan cara-cara ala teroris juga?

Terorisme dan Pelabelan Teroris

Pengaturan dan definisi tentang terorisme sampai saat ini memang bias sekaligus tak jelas. Tak ada definisi pasti. Tak juga ada konvensi internasional yang datang dari PBB yang secara khusus mengatur ihwal terorisme secara komprehensif. Studi dari US Army tahun 1988 mencatat bahwa paling tidak ada 109 definisi yang berbeda tentang terorisme yang merangkum 22 elemen definisi yang berbeda. Beberapa unsur yang disepakati tentang terorisme adalah aktivitas menebar ancaman, ketakutan, dan terror, karena ideologi atau kepentingan politik tertentu, melalui jalan kekerasan ataupun ancaman kekerasan

Karena definisi dan ruang lingkup yang tak jelas, publik (dan juga aparat) seringkali tak memiliki cukup pegangan tentang apa itu terorisme. Tragedi pesawat jatuh, mudah sekali dikaitkan dengan pembajakan dan terorisme, kendati mungkin hanya technical error ataupun human error. Sama halnya dengan di Amerika, ketika pesawat Airbus A 300 flight 587 American Airlines jatuh di New York sesaat setelah take off dari bandara John F Kennedy New York, pada 12 November 2001, dengan mudah orang mengaitkannya dengan terorisme dan peristiwa WTC 9/11 yang terjadi dua bulan sebelumnya. Investigasi dari US National Transportation Safety Board belakangan membuktikan bahwa sebab kecelakaan adalah human error dan technical error.

Korban berikut dari ketidakjelasan makhluk yang bernama ‘terorisme’ adalah lahirnya stigmatisasi dan labelisasi tertentu yang sarat stereotyping tentang siapa itu teroris. Pascatragedi 9/11 terjadi stigmatisasi, labelisasi, dan stereotyping bahwa teroris adalah mereka yang berwajah ke-arab-araban, berjanggut, beragama Islam, dan sangat mungkin pernah ikut berperang di Afghanistan ataupun Palestina. Labelisasi yang bersifat liar ini nyaris tak terkendali sehingga amat mungkin melahirkan korban (re-victimization) baru.

War Against Terrorism ala Indonesia

Di tengah-tengah kekaburan makna dan luas lingkup terorisme, lahirlah Detasemen Khusus (Densus 88). Unit elit kepolisian dengan nama Detasemen Khusus 88 Anti Teror ini lahir dengan SK Kapolri Jendral Da’i Bachtiar No. 30 tertanggal 20 Juni 2003 , sebagai pengembangan dari Direktorat VI Anti Teror Bareskrim POLRI (www.tempo.co/ 8/3/2012). Kelahirannya adalah sebagai respon dari sejumlah kegiatan yang diidentifikasi sebagai terorisme antara lain Bom Bali 2002 dan 2005, Bom J.W. Marriot Jakarta 2003, ataupun Bom di muka Kedubes Australia Jakarta tahun 2004.

Maka , Densus 88 adalah salah satu produk dari war against terrorism ini. Tak ada keraguan sama sekali bahwa polisi Indonesia memerlukan satu unit khusus untuk menangkal teror. Tak ada keraguan juga bahwa terorisme adalah kejahatan HAM yang luar biasa serius sehingga harus ditangani dengan ekstra serius. Namun, apakah dalam operasi-operasinya unit anti teror ini harus dengan kekerasan yang melanggar hukum dan HAM?

Kita tak menutup mata bahwa Densus telah berkontribusi banyak untuk pemberangusan terorisme di Indonesia. Namun juga ada tendensi Densus 88 telah ‘tebang pilih’ dalam mencokok tersangka. Juga, alih-alih memerangi terorisme, mereka malah menebar teror baru. Alih-alih menegakkan HAM malah melanggar HAM. Muhammad Ikhlas Thamrin dalam Densus 88 Undercover (2007) menggambarkan bahwa serangkaian pelanggaran HAM telah terjadi atas nama perang melawan terorisme seperti penangkapan sewenang-wenang (arbitrary arrest), penahanan sewenang-wenang (arbitrary detention), penganiayaan berat (torture) dan penghukuman yang tak bermartabat (corporal punishment), salah tangkap, ataupun salah tembak.

Dalih dari perilaku berlebihan Densus 88 adalah bahwa untuk memerangi terorisme harus dilakukan dengan upaya yang luar biasa (extraordinary efforts) sambil berlindung di balik UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme yang memang mengijinkan penangkapan seorang tersangka selama 7 X 24 jam .Undang-Undang tersebut juga mentolerir dasar penangkapan seorang tersangka berdasarkan laporan intelijen (classified information) sebagai bukti permulaan yang dianggap cukup.

Namun, di sisi lain, negara RI telah memiliki UU HAM No. 39 tahun 1999, lalu UU Pengadilan HAM No. 26 tahun 2000 dan telah memasukkan pasal-pasal tentang HAM pada perubahan UUD 45 tahun 2000 (pasal 28) serta telah pula meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Intenational Covenant on Civil and Political Rights) pada tahun 2005 dan Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture) tahun 1998 yang nyata-nyata melarang penganiayaan dan perlakuan kejam.

Apalagi, hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penganiayaan (freedom from torture) sebagaimana tersebut pada pasal 28 (i) UUD 45 amandemen kedua adalah bagian dari underogable rights, alias hak yang tak dapat dikesampingkan dalam situasi apapun, untuk tersangka terorisme sekalipun.

Kita sepakat terorisme harus diberantas. Kitapun sepakat perlu ada upaya tegas dan taktis dalam melawan terorisme. Namun jangan sampai upaya melawan terorisme ini malah menggunakan cara-cara ala terorisme yang juga melawan hukum. Jangan sampai publik Indonesia akhirnya malah bersimpati dengan ‘para teroris’ dan menganggap mereka adalah semata-mata ‘korban’ saja dari kezhaliman aparat pelaku perang melawan terorisme di Indonesia. Maka tak cukup Densus 88 Anti Teror saja, kebijakan ‘perang melawan terorisme’ di Indonesia harus dievaluasi secara kritis.[Heru Susetyo]

Oleh: Muhajir Juli

Kaget, itulah perasaan yang muncul ketika pada akhir Maret 2015, sejumlah situs berita bernuansa Islam coba dibredel oleh penguasa dengan dalih menyebarkan paham kebencian, intoleran, ajakan berbuat radikal dan segala macam sebutan lain yang bernuansa negatif. Bentuk bredelnya adalah pemblokiran situs yang dilakukan oleh Kemkominfo atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

Nanggroe Aceh Darussalam atau lebih dikenal dengan Aceh adalah sebuah provinsi di ujung Pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari pantai sampai pegunungannya. Setelah mengalami kerusakan akibat tsunami pada tahun 2004 di sebagian wilayahnya termasuk tempat wisatanya, Aceh kembali bangkit dan menata sektor pariwisatanya dengan baik.

Berencana liburan ke Aceh? Sudah tahu akan menghabiskan waktu Anda di mana? Agar tidak bingung mau ke mana, simak dulu 10 tempat wisata di Aceh yang layak dikunjungi berikut ini:

Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh

Masjid yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 ini telah menjadi ikon Aceh. Bangunan utama masjid berwarna putih dengan kubah hitam besar dikelilingi oleh tujuh menara. Kesan megah semakin terasa dengan adanya kolam besar dan pancuran air di bagian depan masjid yang mengingatkan pada Taj Mahal di India.

Masjid ini menjadi tempat wisata religi di Aceh yang banyak dikunjungi karena keindahannya. Situs Huffington Post memasukkan Masjid Raya Baiturrahman ke dalam daftar 100 masjid terindah di dunia, bahkan Yahoo! menyebut masjid ini sebagai salah satu dari 10 masjid terindah di dunia. Hal ini tentu saja semakin membuat bangga warga Aceh dan Indonesia.

Jika ingin membeli suvenir, Anda bisa datang ke Pasar Aceh yang terletak di belakang masjid. Setelah puas berkeliling, Anda bisa berwisata kuliner karena ada banyak penjual makanan di pasar ini.

2. Air Terjun Blang Kolam