Jakarta: Sinar matahari memberikan manfaat bagi kesehatan.

Dalam beberapa bulan terakhir, pandangan publik Indonesia terhadap layak tidaknya penerapan hukuman mati terus saja diputar-balikkan oleh berbagai opini para pihak, baik itu Pejabat Pemerintah, Pengamat dan para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Banyak yang mendukung dan ada pula yang getol menentang keputusan Pemberlakuan kembali Hukuman Mati di Indonesia setelah di masa Pemerintahan SBY sempat dilakukan Moratorium (Jeda).

Saking antusiasnya masyarakat digiring ke isu tersebut sehingga banyak kasus-kasus lain yang seyogyanya tidak kalah penting justru terlewatkan, sebut saja kasus KPK vs POLRI, Hutang RI yang disinyalir kian meningkat, sampai masalah BBM yang naik turun seperti tangga nada.

Jika para Pejabat Pemerintah, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif rata-rata mendukung upaya eksekusi mati terhadap para terpidana kasus narkoba yang sudah divonis hukuman mati oleh majelis hakim, namun tidak sama halnya dengan para pegiat (aktivis) HAM, mereka secara tegas menolaknya, bahkan ada yang melakukan protes dengan berdemo.

Kelompok yang kontra terhadap keputusan ini beralasan bahwa hukuman mati kejam dan tidak berperikemanusian, mengesampingkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak ada yang berhak memutuskan hidup-mati manusia kecuali Tuhan.

Namun para aktivis yang notabene adalah Warga Negara Indonesia itu seperti tidak punya empati terhadap nasib anak bangsa mereka sendiri yang saban tahun ribuan orang meregang nyawa akibat mengkonsumsi narkoba, sehingga kesannya nyawa beberapa orang penjahat tersebut lebih berharaga dimata mereka.

Lalu apa kira-kira yang menyebabkan para aktivis tersebut cenderung konsen terhadap kasus ini, apa mereka kekurangan kasus pelanggaran HAM di Indonesia atau karena ada pesanan? Sebenarnya masih banyak kasus-kasus lain yang memerlukan perhatian mereka, misalnya kasus kematian Munir KontraS, Pelanggaran HAM di Aceh hingga Papua dan banyak kasus pelanggaran HAM lainnya yang sudah menguap.

Desakan para aktivis HAM tersebut agar Pemerintah RI membatalkan hukuman mati terhadap para terpidana mati yang didominasi Warga Negara Asing (WNA) itu seakan seirama dengan dikte yang dilakukan oleh Negara-negara luar yang warganya terancam dihukum serta PBB, hal tersebut semakin menegaskan bahwa suara-suara sumbang di dalam negeri seperti "TOA" yang sumbernya berasal dari luar negeri sana.

Ntah mengapa para aktivis kita jadi ikut-ikutan latah, padahal negara-negara Barat yang suka menyorot Indonesia tersebut diam-diam sebenarnya juga masih memberlakukan hukuman mati di negaranya dan kebijakan mereka itu relatif sepi dari kritikan para pegiat HAM. Apakah ini yang disebut standar ganda?

Bila anda tertarik ingin mengetahui lebih jauh terhadap perbandingan pelaksanaan hukuman mati di negara maju (yang konon sudah tidak lagi melaksanakan hukuman mati) dengan Indonesia, mungkin tulisan berikut bisa menjawab rasa penasaran anda...BACA DISINI...!!!

Ilustrasi Regu Tembak | Photo: citraindonesia

Jakarta - Pelaksanaan eksekusi 9 terpidana mati akan dilakukan pada tengah malam ini di lapangan tembak Limus Buntu di Nusakambangan. Para terpidana akan dijejerkan memanjang untuk berhadapan dengan regu tembak.

Dari foto denah yang diterima detikcom, Selasa (28/4/2015), tampak posisi terpidana dengan tim regu tembak telah diatur. Berdasarkan peraturan yang berlaku, jarak antara tim regu tembak dengan terpidana mati yaitu 5 meter sampai 10 meter.

Selain itu ada pula tenda untuk tempat menunggu dan isolasi. Ada pula tenda-tenda bagi pejabat yang mendapat undangan.

Sumber detikcom menyebutkan bahwa 9 terpidana mati telah tiba di lokasi eksekusi sekitar pukul 23.20 WIB. Mereka langsung disiapkan untuk menghadapi eksekusi mati.

‎Di lokasi sendiri, tampak tenda tersebut berwarna ungu dan menutupi tiang-tiang di mana para terpidana tersebut akan dieksekusi mati. Terlihat pula sembilan tiang pancang dari kayu yang telah dipasang‎ di lokasi tersebut. Kesembilan tiang pancang itu ditata bagi 9 terpidana mati yang akan dieksekusi tengah malam ini.

Kesembilan terpidana yang akan dieksekusi yaitu ‎WN Filipina Mary Jane, WN Australia Andrew Chan, WN Australia Myuran Sukumaran, WN Nigeria Martin Anderson, WN Raheem Agbaje, WN Brazil Rodrigo Gularte, WN Nigeria Sylvester Obiekwe Nwolise, WN Nigeria Okwudili Oyatanze, dan WN Indonesia Zainal Abidin.[Detik]

Beberapa saat lalu, tepatnya 29 Maret 2015 publik dibuat "terkagum-kagum" oleh sepak terjang Kemenkominfo bersama BNPT yang kompak memblokir situs Islam yang dianggap radikal. Banyak yang mempertanyakan sikap Pemerintah tersebut dan tidak sedikit para kritikus yang membandingkan dengan itikad Pemerintah untuk serius memberantas pornografi. 

Meski menuai banyak kritikan namun aksi pembungkaman terhadap (media) Islam tersebut tetap berlanjut. Pemerintah seperti tidak punya prioritas lain, sampai lupa terhadap situs porno yang mulai merajalela. Hingga akhirnya pada 11 April, seorang penjual jasa prostitusi ditemukan tewas di kamar kosnya.

Dari kasus tersebut diketahui bahwa korban menjual jasa prostitusi lewat jejaring media sosial. Sebenarnya hal tersebut merupakan fenomena lama, tapi baru terbongkar di media. Penjual jasa prostitusi lewat media sosial sebenarnya sudah lama terjadi. Hal itu dapat dilihat dari akun-akun FB yang berbau seks tersebar secara masif di medsos.

Kasus ini seolah-olah seperti bola salju yang terus menggulung. Penjual jasa prostitusi tidak hanya ditemukan di media sosial, tapi juga dapat ditemukan lewat SMS dan juga telepon seks yang ditawarkan dengan cara SMS dan telepon nyasar ke nomor kita. Kejadian demi kejadian prostitusi kembali membuat kita miris tentang nasib generasi muda sekarang.

Kekaburan makna ‘radikal’ yang diusung pemerintah, membuat situs-situs yang benar-benar radikal merusak generasi muda, malah dibiarkan begitu saja. Sementara, Menkominfo Rudiantara menyebutkan bahwa memblokir situs porno lebih mudah daripada situs Islam.

Tapi, nyatanya kemudahan itu tidak membuat pemerintah bertindak cepat terhadap pemblokiran situs porno. Hal ini membuat tanda tanya besar kita kepada pemerintah tentang keseriusan untuk menjaga NKRI dari kerusakan.

Publik kali ini menantang Pemerintah untuk membuktikan keseriusannya dalam mengawal UU Pornografi dan Porno-Aksi yang pelanggarannya terus terjadi di dunia maya, jangan sampai kesannya Pemerintah sangat perkasa begitu berhadapan dengan Media Islam, tapi loyo saat berhadapan dengan "Artis Porno Lokal Dadakan" yang kian menjamur di Media Sosial.

BANDA ACEH – Penangkapan mantan Bupati Aceh Utara, Ilyas Abdul Hamid, di Desa tuntungan 2, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, berlangsung tanpa ada perlawanan yang berarti, Senin, 13 April 2015

Menurut keterangan Kasidik Kejati Aceh, Aditiyo Gunawan, tim Kejati Sumatera Utara bersama tim intelijen Adiyatsa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung telah tiba di lokasi sejak, Senin siang hari.

“Namun tim tidak langsung melakukan penangkapan. Ini lantaran tim tersebut harus memastikan secara pasti kebenaran orang yang dituju, setelah diyakini A1 oleh tim tersebut, baru dilakukan penangkapan di kediaman Ilyas Pase, pukul 19.00 WIB,” ujarnya.

Katanya, Ilyas Pase ternyata sudah memprediksi jika dirinya dimata-matai. Namun Ilyas Pase tidak bisa berbuat banyak, karena tim pembekuk telah duluan mengintai rumahnya.

“Saat penangkapan terjadi di rumah, Ilyas Pase ditemani oleh isterinya dan anak yang masih berumur sekkitar empat tahun,” katanya.

Saat tim mengetuk pintu rumah, katanya, yang membuka pintu adalah isteri Ilyas Pase. Petugas sempat menanyakan keberadaan Ilyas Pase, dan isterinya mencoba mengecoh tim dengan mengatakan, bapak sudah keluar,” ujar Aditiyo Gunawan mengulang perkataan isteri Ilyas Pase.

Petugas, katanya, tidak langsung percaya. Ini karena pintu ditutup oleh Ilyas Pase sendiri yang terlihat dari luar. Petugas kemudian menerobos rumah, dan menanyakan keberadaan Ilyas Pase pada anaknya.

“Dimana ayah? Dan anaknya menunjukan ke loteng. Seketika petugas meminta Ilyas Pase turun, ia akhirnya turun. Kala itu, Ilyas masih menggunakan pakaian salat. Petugas langsung meringkus dan dibawa ke Poltabes Medan,” katanya.

Pantauan portalsatu.com, Ilyas Abdul Hamid atau Ilyas Pase tampak diam dan tidak banyak bicara saat tiba di gedung Kejati Aceh, Selasa sore tadi.

Ilyas diturunkan dari mobil tahanan dengan tangan terborgol. Tim di Kejati Aceh, sempat memeriksa kesehatan Ilyas. [PortalSatu]

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini ujian nasional (UN) Online mampu menjadikan pendidikan di Indonesia semakin bagus. UN Online juga dapat menghemat anggaran dan mencegah terjadinya kecurangan.

"Pak Jokowi sih merasa (UN) bagus ya, karena dengan sistem komputer kan kita bisa hemat biaya dan kecurangan, mencontek bisa dihindari," ungkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai mendampingi Jokowi dan Mendikbud Anies Baswedan meninjau pelaksanaan UN di SMA Negeri 2 Jakarta, Selasa (14/3/2015).

Oleh karena itu, ungkap Ahok, Presiden menginginkan ke depan seluruh pelaksanaan UN menggunakan sistem berbasis komputer. "Makin ke depan, komputer makin murah, hampir semua orang punya laptop. Saya kira ke depan kalau uji cobanya bagus, saya kira semua akan menggunakan sistem komputer," ujarnya.

Hal itu, sambung Ahok, lantaran dengan menggunakan sistem komputer setiap orang akan dipermudah melihat kelulusannya karena dapat dilihat langsung.

"Hasilnya dapat dilihat langsung. Orang bisa merasa puas kan. Pengumuman kelulusan nilai berapa ke depan juga bisa langsung lihat saja," tandasnya. [OkeZone]

BANDA ACEH - Seekor gajah Sumatera (elephas maximus sumatranus) ditemukan mati di kawasan Karang Hampa, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat. Gajah dewasa itu diduga mati dibunuh, karena saat ditemukan kondisinya tanpa gading dan belalai.

“Tapi ini masih dalam penyelidikan, belum bisa kami pastikan (mati dibunuh),” kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Genman Suhefti Hasibuan, kepada Okezone, Selasa (14/4/2015).

Menurutnya, bangkai gajah ditemukan, Senin 13 April 2015 sore. Petugas pengamanan hutan (Pamhut) Aceh Barat kemudian melaporkan temuan itu ke BKSDA Aceh.

“Sesaat setelah ditemukan, saya langsung membentuk tim terdiri dari satu dokter hewan, tiga mahout (pawang gajah) dan dua Polhut untuk ke TKP melakukan autopsi dan penyelidikan,” ujar Genman.

Hingga kini, lanjut Genman, pihaknya belum mengetahui jenis kelamin, usia, dan penyebab kematian gajah itu, karena tim BKSDA berkordinasi dengan kepolisian setempat sedang bekerja di lapangan. Tim juga akan memetakan lokasi kematian binatang dilindungi ini apakah berada di kawasan hutan atau pemukiman.

Lokasi temuan bangkai gajah tersebut selama ini diakui sering disasari gajah liar. Genman menilai tak tertutup kemungkinan gajah ini dibunuh karena dianggap meresahkan.

Hal ini, seperti yang terjadi di Kawai 16 (Aceh Barat) tahun lalu, di mana sekelompok warga menghabisi satwa berbelalai tersebut karena sering turun ke pemukiman dan mengamuk.

Untuk meredam konflik gajah dan manusia di Aceh Barat, Genman mengatakan, pihaknya bersama pemerintah kabupaten setempat sudah sepakat membentuk kamp Conservation Response Unit (CRU) di lokasi temuan bangkai gajah sekarang. [Okezone]