JAKARTA - Sikap Jokowi yang memutuskan untuk membatalkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan yang baru saja ditandatanganinya menuai berbagai reaksi dari publik, terutama para Netizen (Pengguna Media Sosial di Internet - red).

Di sebuah forum media sosial Facebook, salah seorang dari anggota forum itu malah membuat sebuah thread (status) khusus yang membandingkan seorang Jokowi dengan Almarhum Gus Dur, dengan judul (maaf): "Yang Buta Aja Gak Pernah Salah Teken...", disertai lampiran gambar dari Presiden Indonesia ke-4 tersebut.

Karuan saja, status tersebut memancing beragam komentar dari anggota forum lainnya.

Tindakan dari salah seorang Netizen yang memposting statusnya tersebut disinyalir untuk menyindiri pernyataan Presiden Jokowi saat diwawancarai oleh wartawan beberapa saat yang lalu.

Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak mencermati satu per satu usulan peraturan yang harus ditandatanganinya, termasuk soal lolosnya anggaran kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat negara. Menurut dia, Kementerian Keuangan seharusnya bisa menyeleksi soal baik dan buruknya sebuah kebijakan.

"Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screeningapakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015), sebagaimana dimuat Kompas.com.

Pernyataan Jokowi yang terkesan melempar tanggung jawab tersebut memang banyak menuai kecaman, sebut saja pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio salah satunya. "Makin menakutkan nih Pak Presiden, masa enggak tahu isi yang dia tanda tangani," kata Hendri Satrio, kepada Kompas.com, Senin (6/4/2015). Baca Juga: "Menakutkan jika Presiden Tak Tahu Perpres yang Ditandatanganinya"

Hendri mengatakan, Presiden tak seharusnya melempar tanggung jawab kepada menteri atas keputusan yang menjadi wewenangnya. Untuk tidak menduplikasi kesalahan, seharusnya Presiden menelaah lebih jauh perjalanan setiap keputusan yang diambil.

"Ada kementerian yang mengajukan dan ada kementerian yang bertugas me-review. Perlu juga diingat bahwa kebijakan DP mobil sudah dimulai sejak zaman SBY," katanya. 

Terlepas dari substansi perpres tersebut, Hendri juga mempermasalahkan gaya komunikasi politik Presiden yang dengan mudah mengaku tidak membaca isi perpres dan menyalahkan menterinya. Menurut dia, sikap itu tidak menggambarkan sosok pemimpin. 

"Jokowi perlu dengan cepat menyesuaikan diri sebagai Presiden, terutama komunikasi politik kepada publik. Keliru bila benar Presiden mengungkapkan bahwa tidak paham isi perpres," kata Hendri.